AnalisisHeadline

Benarkah Jokowi Otoriter dan Anti-Demokrasi?

0

Jokoway – Dua minggu terakhir ini, berbagai aksi dan demonstrasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, misalnya aksi #GejayanMemanggil, berjalan damai dan tertib. Selepas pukul 17.00, peserta aksi mulai membubarkan diri. Namun di berbagai daerah lain seperti Jakarta, Kendari, Makassar, dan Bandung, aksi berakhir ricuh.

Terlepas dari berbagai tuntutan yang diajukan para peserta aksi kepada DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kita patut mengapresiasi aksi yang telah berjalan. Tentunya aksi patut diapresiasi adalah yang damai, yang tertib, dan tidak merusak dan merugikan masyarakat.

Kita juga menyayangkan dan turut berduka karena adanya korban yang jatuh di beberapa daerah. Presiden Jokowi sebagai salah satu sasaran demo, selain DPR, telah menyikapi berbagai demo ini. Mestinya para peserta aksi pun bertindak dan mematuhi aturan yang ada.

Dari rentetan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, pantaskah Presiden Jokowi disebut otoriter dan anti-demokrasi? Mari kita bedah satu persatu.

Membuka ruang demokrasi
Jika dikatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pro demokrasi, lalu bagaimana bisa aksi demonstrasi dilakukan di mana-mana? Dalam statemennya, Jokowi menegaskan bahwa silakan mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi, namun jangan anarkis. Dalam hal ini sudah jelas, Jokowi bukanlah presiden yang tidak pro demokrasi. Namun, masih ada demonstran yang tidak dapat menjaga jalannya aksi dan malah bentrok dengan aparat. Kita harus adil membaca situasi dan kondisi saat ini. Tidak lupa, sebelum turun aksi pun kita harus benar-benar memahami permasalahan yang ada. Agar tidak ikut-ikutan saja dalam aksi, namun memahami betul apa esensi tuntutannya.

Mendengar aspirasi rakyat
Saat aksi-aksi berlangsung di berbagai daerah, Presiden Jokowi pun ikut mendengar aspirasi dan tuntutan yang digaungkan. Bahkan pekan lalu Jokowi ingin bertemu dengan perwakilan aliansi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), namun kemudian ditolak oleh BEM SI. BEM SI mau menemui apabila pertemuan tersebut digelar terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun teve nasional, dan segala tuntutan dipenuhi. Padahal proses hukum dan bernegara sedang berlangsung terkait tuntutan mahasiswa tersebut. Jokowi pun sebelumnya telah membatalkan pengesahan RUU KUHP di periode ini. Seharusnya momen ini digunakan kedua pihak untuk saling bernegosiasi dan bertukar pikiran menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Sebelumnya, Jokowi juga telah menemui tokoh-tokoh bangsa, cendekiawan, serta budayawan dan menjaring aspirasi dari berbagai kalangan terkait dengan UU KPK dan Papua.

Belajar dari aksi demonstrasi
Dari aksi-aksi yang terjadi, kita harus dapat mengambil pelajaran dari yang terjadi. Kita harus pandai-pandai membaca dan mempelajari situasi. Belajar dari para demonstran, bahwa ada kok aksi yang damai, aksi yang tertib dan demonstran tetap dapat menyampaikan aspirasinya. Apresiasi untuk para mahasiswa dan elemen masyarakat yang mau meninggalkan rutinitasnya demi memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

Belajar dari pemerintah dan aparat, kita apresiasi juga pemerintah yang telah membuat suasana berangsung-angsur kondusif dan aman. Sehingga sebagian besar masyarakat dapat berkegiatan dengan tenang. Presiden pun menegaskan bahwa sejak awal meminta aparat tidak bertindak represif. Kerusuhan yang terjadi, korban yang jatuh, harus segera diinvestigasi, dan jangan terulang lagi. Kita juga wajib mewaspadai adanya penyusup dan pendompleng yang merancang adanya kerusuhan di aksi-aksi tersebut.

Tentu, kita semua ingin kepentingan masyarakat luas dapat dipenuhi. Namun, kita pun harus menghormati proses dan tahap-tahap yang telah berjalan. Kita terus kawal dan tetap optimis, apalagi sebentar lagi kita akan memulai periode pemerintahan yang baru. Kita harus move on dari persoalan-persoalan seperti pemilu yang lalu, karena yang kita hadapi saat ini lebih besar dari itu. Yang memilih Jokowi di pemilu lalu harus tetap mengawal dan kritis. Yang tidak memilih harus move on dari pemilu dan harus tetap mengawal juga.

Apalagi yang bilang, “Kalau kemarin pilih yang satunya pasti enggak akan seperti ini jadinya.”

Ingat, presiden masih sama, anggota-anggota DPR masih sama, semua masih sama dan belum berganti periode. Lalu kok bisa bilang seperti itu? Tetap optimis dan jangan kasih kendor ya, kita kawal dan kritisi terus isu-isu ini, karena itulah demokrasi yang sesungguhnya. (HAR)

Menanti Pelantikan Presiden Pilihan Rakyat

Sebelumnya

Jokowi Apresiasi Jajaran Menterinya di Sidang Kabinet Paripurna

Selanjutnya

Tulisan lainnya

Komentar

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tema lainnya: Analisis