HeadlineNews

Empat Langkah Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi Global

0

Jokoway ― Di tengah pandemi global Covid-19, salah satu tantangan besar Indonesia saat ini adalah menyiapkan program pemulihan ekonomi secara tepat namun dapat dieksekusi dengan cepat. Karena itu, perlu langkah strategis agar Indonesia mampu mengatasi pemulihan ekonomi nasionalnya.

Memimpin rapat terbatas mengenai penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui telekonferensi, Rabu (3/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan lima langkah kepada jajarannya agar dapat menjaga roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Pertama, Jokowi meminta program pemulihan ekonomi dirancang dengan tepat dan dieksekusi dengan cepat. “Agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi,” katanya.

Jokowi meminta semua skema pemulihan ekonomi yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 segera dilaksanakan di lapangan. Seperti diketahui dalam aturan ini, pemerintah telah mengatur soal subsidi bunga kredit untuk pelaku UMKM, penempatan dana pemerintah di bank yang terdampak dari restrukturisasi kredit, penjaminan kredit modal kerja, suntikan modal BUMN, termasuk investasi pemerintah untuk modal kerja.

Kedua, Jokowi meminta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan manfaat nyata, terutama bagi industri sektor padat karya. Langkah ini penting dilakukan agar mereka bisa tetap beroperasi, mencegah PHK secara masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawan.

Ketiga, Jokowi meminta pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan konsep berbagi beban secara proporsional. Dalam hal ini, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha harus bersiap memikul risiko secara gotong royong. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku usaha dan korporasi tetap bisa berjalan, PHK masif dapat dicegah, sektor keuangan tetap stabil, serta roda ekonomi bisa dijaga.

Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Jokowi pun meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP dilibatkan sejak awal untuk melakukan pendampingan. Bahkan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.

Terkait perubahan postur APBN tahun 2020 yang membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN, Presiden Jokowi juga meminta Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melakukan kalkulasi lebih cermat, detail, dan matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

“Saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan tetap kredibel,” tandasnya. (MET)

Mewujudkan Mimpi Pekerja Punya Rumah Sendiri

Previous article

Jokowi Cek Kesiapan Tatanan Normal Baru di Masjid

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Headline