NewsHeadline

Era Jokowi IPM Indonesia Membaik, Kemiskinan Menurun

0

Jokoway – Konsep besar Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin negeri ini adalah Nawacita. Tujuannya jelas: memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi, dilanjutkan dengan upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang. Singkat kata, muara dari semua gagasan dan konsep besar tersebut ialah kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hampir empat tahun memimpin negeri ini, Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla harus diakui telah menorehkan pencapaian kerja dan kemajuan pembangunan berbagai bidang yang nyata. Meskipun belum bisa dibilang paripurna, tapi slogan ‘kerja, kerja, kerja’ ala Jokowi bukan asbun (asal bunyi). Dia konkret. Salah satu program yang bisa dilihat dan diukur dengan angka adalah pembangunan manusia Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur dengan jelas kualitas pembangunan manusia Indonesia yang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,81. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016. Naiknya IPM tersebut didukung oleh membaiknya tiga indikator dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

Bayi yang lahir pada 2017 memiliki harapan hidup hingga 71,06 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada 2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2016.

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 10,66 juta per tahun, meningkat Rp 244 ribu dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

IPM merupakan indeks yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM yaitu PDRB (produk domestik regional bruto), rasio ketergantungan, konsumsirumah tangga untuk makanan, APBD untuk pendidikan, dan APBD untuk kesehatan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mengatakan masalah kesejahteraan dan penghapusan ketimpangan memang menjadi salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Buktinya, sejak Jokowi menjabat IPM ini terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2014 IPM Indonesia sebesar 68,9, menjadi 69,5 pada 2015, lalu 70,19 pada 2016, dan 70,79 pada 2017.

“Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,19 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen,” kata Puan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Bina Graha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, akhir 2017 lalu (detik.com).

Atas capaian itu, dia melanjutkan, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori high human development. Sedangkan penurunan indeks gini tecermin pada daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Menurutnya, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat 17,02 persen pada 2016 menjadi 17,12 pada 2017.

Naiknya IPM dan menurunnya indeks gini berimbas berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, yang pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 27,73 juta orang (11,25 persen). Sempat naik di 2015 akibat dari krisisi ekonomi global yang berimbas pada tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen). Namun berangsur turun di 2016 menjadi 27,76 juta (10,70 persen), dan turun lagi di 2017 menjadi 26,58 juta (10,12 persen).

“Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan program keluarga harapan. Program bansos dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu,” katanya menegaskan.

Lalu bagaimana dengan tahun 2018? Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) menyebutkan Rencana Kerja Pemerintah untuk target persentase kemiskinan pada 2018 ini berada di kisaran 9,5 – 10 persen. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan saat ini adalah momentum baik untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia hingga mencapai single digit.

Tingkat kemiskinan pada September 2017 sebesar 10,12 persen, kata dia, mencapai titik terendah selama hampir dua dekade. Artinya telah terjadi pengurangan sekitar 1,18 juta jiwa penduduk miskin. Padahal sebelumnya, rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun (tirto.id)

Bambang lalu menjelaskan sejumlah faktor pendorong penurunan angka kemiskinan yang berhasil digarap pemerintahan Jokowi. Salah satunya tingkat inflasi 2017 yang terjaga dan stabil dalam rentang target 4 kurang lebih 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September 2017, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen dan pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada Hari Raya Lebaran, terutama komponen makanan.

Selain itu, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam 6 bulan terakhir. Bambang mengungkapkan, buruh tani adalah salah satu tenaga kerja yang masuk kategori miskin. Jumlahnya juga paling banyak. Dan, peningkatan upah riil buruh tani sangat membantu mengerek kesejahteraan petani. Hal ini otomatis mendukung menurunnya kemiskinan di perdesaan.

Faktor selanjutnya, adanya integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Pertama, perbaikan basis data untuk target dan penyaluran non tunai melalui satu kartu. Kedua, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan kases layanan lainnya.

Ketiga, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan keempat adalah optimalisasi penggunaan dana desa yang turut menurunkan kemiskinan di wilayah perdesaan. Mengurangi subsidi menjadi bentuk reformasi subsisi agar tepat sasaran. Subsidi dialihkan menjadi bantuan langsung, dalam bentuk bantuan sosial. “Kalau kerja sama itu case by case kami terbuka juga. Tapi biasanya, perusahaan CSR ada target sendiri. Zakat juga. Yang bisa kami lakukan adalah koordinasi,” ujarnya.

Di awal 2018 lalu, Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya menggelar rapat kabinet paripurna perdana. Jokowi mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga tetap fokus bekerja dalam meningkatkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan. Dia meminta segala capaian di 2017 agar dapat ditingkatkan di tahun ini. Terlebih, saat ini kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang meningkat.

Hal itu ditandai dengan capaian terakhir di mana Fitch Ratings menaikkan peringkat utang negara dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. “Kepercayaan dunia internasional kepada kita juga semakin tinggi karena melihat apa yang sudah kita kerjakan baik reformasi di perizinan, regulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha,” kata Jokowi di Istana Negara, 3 Januari 2018 (presidenri.go.id).

Publik Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Previous article

Fokus Infrastruktur, Cara Jokowi Agar Kesejahteraan Mengalir Sampai Jauh

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in News