Headline

Erick Thohir Jawab Polemik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

0

Jokoway — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya menjawab polemik rangkap jabatan komisaris dari pejabat pemerintah di perusahaan  BUMN.

Menurut Menteri Erick, ada landasan yang melatarbelakangi kebijakan yang sebenarnya sudah berjalan lama ini. Salah satunya adalah untuk menjaga sinergitas kebijakan dengan pemerintah.

“Saya rasa kritik dan saran di era demokrasi ini sudah wajar. Tetapi harus kita lihat ketika berbicara rangkap jabatan ini sudah sejak lama, sudah berjalan lama. Jadi kalau dikritik kan harus ada solusi,” ujar Erick menjawab jurnalis senior Budiman Tanuredjo dalam tayangan di Kompas TV, Sabtu (11/7).

Erick mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang memang perlu bersinergi dengan kementerian lainnya.

Pelindo yang ditugaskan untuk mengelola pelabuhan di Indonesia, termasuk pelabuhan milik pemerintah, adalah salah satu contohnya. Untuk memutuskan kebijakan tarif dan pengembangan pelabuhan, pasti diperlukan persetujuan dari pemerintah.

Selain itu di perbankan atau Pertamina dan PLN juga terdapat perwakilan Menteri Keuangan. “Di Pertamina dan PLN itu ada subsidi yang besar. Ini sesuatu yang lumrah, bagian dari pengawasan,” kata Erick.

Karena harus ada sinergitas inilah, maka diperlukan pejabat pemerintah sebagai komisaris di BUMN. Langkah ini juga sebagai bagian dari pengawasan.

Bagaimana cara menghindari konflik kepentingan dalam posisi tersebut?

Sebagai check and balance, saban bulan Erick melakukan rapat khusus dengan komisaris yang berasal dari wakil pemerintah. Di luar pejabat yang lain.

Melalui strategi ini pula, reformasi dan transformasi di tubuh perusahaan BUMN ditargetkan bisa dijalankan.

Erick menyebut saat ini PLN telah memiliki direktur marketing. “Dulu yang perlu listrik silakan datang. Sekarang PLN yang jualan, apalagi serapan listrik menurun. Tidak bisa hanya duduk-duduk, harus turun,” katanya.

Erick pun meminta agar jangan mendikotomikan masuknya jajaran milenial di BUMN. Dia menepis jika masuknya generasi muda ini merupakan eksperimen atau kebijakan yang sekadar menghibur kalangan tertentu. Mereka yang diajak bergabung  harus memiliki kapabilitas.

Di samping itu, Erick juga terus mereview jajaran komisaris secara tahunan, tidak cuma lima tahunan. Melalui review inilah pengawasan dilakukan, untuk kemudian dilakukan penggantian jika diperlukan. “Jangan ada yang marah lagi kalau dicopot,” ujarnya. (NUR)

Mengapa Ada Komisaris BUMN dari Pejabat Pemerintah?

Previous article

Tol Cibitung-Cilincing Siap Beroperasi Tahun Depan

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Headline