NewsHeadline

Fokus Infrastruktur, Cara Jokowi Agar Kesejahteraan Mengalir Sampai Jauh

0

Jokoway – Luas wilayah Indonesia kurang lebih 5,19 juta kilo meter persegi (mencakup daratan dan lautan). Sebanyak 240 juta penduduknya tersebar di 17 ribu lebih pulau-pulau yang disekat perairan. Luar biasa. Masalahnya sekarang, ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang tidak merata. Dan, kunci semua itu adalah pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan transportasi: tol laut, pelabuhan, bandara dan tol jalan darat.

Ketersediaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, sangat masuk akal kalau kemudian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menggarap percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu 18 Februari 2018 (setkab.go.id)

Hingga akhir 2017, terbukti berbagai pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian pemerintah. Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla telah banyak membuat gebrakan lewat program-program pembangunan infrastruktur tersebut.

Lihat saja, proyek-proyek infrastruktur yang ‘ambisius’ berlangsung di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat, serta Papua. Di Kalimantan misalnya, ada 24 proyek infrastruktur. Di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek, baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik.

Kemudian proyek-proyek strategis seperti Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, bandara, pelabuhan hingga bendungan. Hasilnya, hingga Desember 2017, sebanyak 26 Proyek Startegis Nasional rampung. Sementara hingga 2019, pemerintah menargetkan penuntasan 245 proyek startegis di pelosok Tanah Air.

Secara keseluruhan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya proyek infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp 4.700 triliun. Indonesia, termasuk negara yang membutuhkan pembiayaan terbesar di ASEAN. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat menanggung Rp 1.645 triliun atau sekitar 35 persen. Sedangkan porsi lainnya menjadi kontribusi Badan Usaha Milik Negara (23 persen) dan swasta (42 persen).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), percepatan pembangunan infrastruktur memang memberikan dampak berganda ke ekonomi masyarakat. Tujuh tahun terakhir, sektor ini berkontribusi 10 persen terhadap total PDB nasional. Hal ini terkonfirmasi dengan report pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari PDB dari tahun ke tahun. Pada 2016, ekonomi nasional sebesar 5,02 persen, naik tahun berikutnya 5,07 persen.

Kontribusi pembangunan infrastruktur itu di antaranya peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat 41 (2016-2017) menjadi peringkat 36 (2017-2018). Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dimana saat ini pada posisi 0,393, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

“Infrastruktur yang kita bangun bukan hanya infrastruktur untuk pembangunan ekonomi tetapi juga infrastruktur yang berkeadilan,” kata Presiden Jokowi menegaskan dalam banyak kesempatan.

Lebih rinci lagi, masih menurut data BPS, dampak langsung pembangunan infrastruktur dari sektor konstruksi, misalnya berupa penyerapan tenaga kerja dan naiknya angka penanaman modal. Selain itu, meningkatnya kegiatan konstruksi menciptakan efek berganda dengan munculnya berbagai usaha sektor pendukung, sekaligus mendorong pergerakan dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa.

Dalam hal lapangan kerja, sektor konstruksi mengalami peningkatan angka kesempatan kerja dari 6 persen pada 2014 menjadi 6,4 persen pada 2017. Peningkatan kesempatan kerja ini seiring dengan naiknya upah buruh sektor konstruksi, meski peningkatannya tak setajam 2012-2013. Selain itu, pertumbuhan konstruksi juga tidak setinggi sebelumnya seiring dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang di bawah target.

Sejatinya, percepatan pembangunan infrastruktur dimulai sejak periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh sebab itu, sepanjang 2010-2017, kontribusi sektor konstruksi melonjak menjadi 10 persen, dibanding periode sebelumya 2001-2006 yang hanya dikisaran 5 persen. Namun, dalam tiga tahun terakhir, terjadi perlambatan pertumbuhan nasional di tengah pelemahan ekonomi global.

Laporan bertajuk ‘Konstruksi Dalam Angka 2017’ yang dirilis BPS menyebutkan, tumbuhnya sektor konstruksi berdampak bagi kegiatan sektor lainnya di daerah, misalnya sektor pangan, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan pengembangan pariwisata.

Selain itu, dampak lain percepatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan daerah adalah meningkatnya peredaran uang. Ini tak lepas dari proyek-proyek infrastruktur yang digarap dengan skema padat karya yang melibatkan warga. Pemerintah mengklaim, program padat karya ini meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga membuka peluang usaha di daerah.

Salah satu contoh proyek infrastruktur dengan skema padat karya adalah pembangunan saluran irigasi tersier untuk 130 hektare lahan di Kabupaten Tegal yang merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk program padat karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menganggarkan Rp 11,2 triliun pada 2018. Adapun total anggaran Program Padat Karya di seluruh kementerian pada 2018 adalah Rp 107,3 triliun.

Contoh lain program padat karya ini adalah pemanfaatan dana desa. Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa seperti di Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN.

“Dengan padat karya tunai ini peredaran uang di desa, di daerah semakin meningkat. Tetapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan yang kita targetkan satu desa paling tidak 100-150 orang dan karena ini dibayar cash nantinya konsumsi, daya beli masyarakat meningkat,” kata Presiden Jokowi.

Berikut ini lima proyek infrastruktur yang telah dan sedang dibangun oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Selain lima proyek ini, sebenarnya masih ada sejumlah proyek lain. Namun

Jalan umum

Pemerintahan Jokowi-JK telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 kilometer (km). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga. Danis merinci, pada 2015 terdapat 1.286 kilometer jalan yang baru dibangun. Setahun kemudian, yakni 2016, pemerintah berhasil membangun 559 kilometer. Dan akhir 2017 telah dibangun 778 kilometer jalan baru.

Sehingga total jalan baru yang telah dibangun sepanjang 2.623 kilometer. Sekitar 2.000 kilometer di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan pelosok negeri. “Ini kebanyakan jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, hingga perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor,” kata Danis di Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa 17 Oktober 2017 (Antara).

Tahun 2018, pemerintah menargetkan 1.071 kilometer jalan baru dan 1.120 kilometer pada 2019. Dengan demikian, diharapkan total pembangunan jalan baru di era Jokowi-JK mencapai 4.814 kilometer.

Jalan Tol

Selain jalan baru yang sebagian besar di bangun di titik-titik terluar dan pedalaman, pemerintah Jokowi-JK juga memberikan perhatian pada jalan tol. Ini bisa dilihat dari capaian pembangunan jalan tol yang mencapai 568 kilometer selama tiga tahun terakhir, terbagi atas 132 kilometer pada 2015, 44 kilometer pada 2016, dan sisanya 392 kilometer pada tahun ini. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mendatang akan mencapai 1.851 kilometer.

Bendungan

Infrastuktur lain yang mendapatkan perhatian serius Jokowi-JK adalah bendungan. Dalam tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-JK telah merampungkan pembangunan 9 bendungan. Sementara 30 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan sampai tahun ini. Jokowi berharap pemerintahannya bisa membangun 100 bendungan hingga 2019, terdiri dari 70 bendungan baru dan 30 bendungan lanjutan.

Bendungan yang telah terbangun hingga akhir 2017 mampu menambah luas layanan irigasi waduk, dari semula 761,54 hektare menjadi 859,62 hektare. “Tapi setelah ada bendungan ini, target yang juga harus dikejar adalah irigasi. Saat ini sudah 529 ribu hektare, masih ada sisa setahun kurang lebih masih ada 350 ribu,” kata Danis.

Jembatan

Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi-JK menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter hingga 2019. Hingga akhir 2017, sepanjang 25.149 meter jembatan telah berhasil dibangun. Jembatan – jembatan baru tersebut antara lain Jembatan Tayan di Kalimatan Barat, Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Utara dan Holtekamp di Jayapura.

Moda transportasi massal baru

Selain membangun jalan dan jalan tol, pemerintahan Jokowi-JK juga membangun transportasi massal jenis baru, yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah juga membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Proyek lain adalah Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Kereta Bandara Soekarno-Hatta serta kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau SkyTrain. Moda-moda transportasi massal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi persoalan kemacetan hingga saat ini masih menjadi menjadi momok di kota-kota besar.

Era Jokowi IPM Indonesia Membaik, Kemiskinan Menurun

Previous article

Arah Pembangunan Ekonomi di Era Jokowi Sudah Tepat

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in News