AnalisisHeadline

Indonesia Tidak Berpotensi Bangkrut

0

Oleh: Nufransa Wira Sakti (Kementerian Keuangan RI)

Jokoway — Telah beredar tulisan via WhatsApp Group (WAG) yang menyatakan bahwa Indonesia akan berpotensi bangkrut sehingga masyarakat akan dibebankan banyak pajak dan akan terjadi kenaikan harga. Untuk meyakinkan pembacanya, dalam tulisan tersebut disebutkan link berita tentang defisit APBN selama empat bulan terakhir.

Angka realisasi defisit APBN yang terjadi pada tiap-tiap bulan itu adalah merupakan jumlah dari bulan ke bulan (kumulatif, year-to-date). Angka itu bukan jumlah defisit yang terjadi di masing-masing bulan, yang jika ditambahkan akan menjadi sangat besar. Terlihat jelas ketidakmampuan sang penulis tersebut dalam membaca berita dari Kementerian Keuangan. Informasinya sangat menyesatkan.

Yang benar adalah, defisit APBN 2019 hingga akhir April 2019 adalah Rp 101,04 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB. Angka defisit tersebut masih berada pada jalur yang direncanakan (on-track) pada tahun 2019 sebesar 1,84 persen atau Rp 296 triliun. Angka tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019 yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Defisit APBN tersebut juga masih jauh lebih rendah dibandingkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 3 persen.

Defisit APBN yang terjadi selama beberapa bulan terakhir merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai antisipasi (countercyclical) untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Selama triwulan I tahun 2019, sisi konsumsi baik rumah tangga dan lembaga non-profit melayani rumah tangga serta konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Hal ini terbukti bahwa ekonomi Indonesia di triwulan I tahun 2019 mampu tumbuh 5,07 persen, yang merupakan tertinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I dalam 3 tahun terakhir.

Dalam kondisi perlambatan perekonomian dan ketidakpastian global dewasa ini yang dipengaruhi situasi seperti perang dagang AS-Tiongkok, gejolak harga komoditas, dan kebijakan moneter beberapa negara di dunia akan berimbas pada perlambatan perekonomian nasional. Pada kondisi perlambatan tersebut penerimaan perpajakan masih belum optimal, karena jika diambil kebijakan menggenjot penerimaan pajak maka malah berdampak menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan melalui pembenahan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan, sehingga penerimaan perpajakan kedepan dapat lebih optimal.

Terkait utang, pemerintah melakukannya dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel), di mana setiap rupiah yang diperoleh melalui utang, harus dapat digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar daripada biaya utangnya. Per akhir April 2019, posisi utang pemerintah masih pada level aman di 29,65 persen dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen. Selain itu, pada akhir bulan April 2019 lalu telah terjadi penurunan utang sebesar Rp 38,86 triliun dibandingkan akhir Maret 2019.

Tentang rencana pemindahan ibu kota, akan mempertimbangkan beban APBN dan tentunya pemerintah berupaya untuk tidak memberatkan APBN. Pemerintah akan menggunakan berbagai sumber untuk membiayai rencana tersebut yang saat ini masih dalam proses perencanaan, termasuk rencana penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (*)

Jokowi Kembali Menerima Pedagang Korban Kerusuhan

Sebelumnya

Jejak Jokowi Memenangi Lima Kali Pemilu

Selanjutnya

Tulisan lainnya

Komentar

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tema lainnya: Analisis