Headline

Mal Pelayanan Publik Sulteng Resmi Berdiri

0

Jokoway — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Peluncuran MPP ini diresmikan bersamaan dengan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (15/7).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, didamping Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Dg. Palabbi, meresmikan Mal Pelayanan Publik tersebut. “MPP merupakan inovasi yang digarap dengan baik atas kolaborasi pemerintah daerah dan pusat untuk mendongkrak perekonomian,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengapresiasi jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tengah yang telah membangun MPP ini. Ia berharap, kehadiran MPP Sulawesi Tengah bisa memantik lahirnya ide-ide segar dalam menginovasi pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Dengan adanya MPP tersebut, selain bisa mempercepat proses perizinan, juga mendukung kelancaran investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. “Ada inovasi dalam MPP, yakni memiliki layanan yang terintegrasi. Pelayanannya pun nyaman dan mudah diakses,” terang Bahlil.

BKPM telah melakukan penandatanganan kerja sama dan MoU dengan Jaksa Agung dan Kapolri di hadapan Presiden Joko Widodo terkait kemudahan dalam melakukan investasi.

Bahlil meminta setiap investor untuk menggandeng pengusaha lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai perintah presiden. “Sulawesi Tengah adalah tujuan investasi, pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah, tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Sulteng Christina Shandra Tobondo mengatakan, keberadaan MPP ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap iklim investasi.

“Dengan adanya gedung Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Tengah, diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, juga bisa meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia,” tutur Shandra.

Gedung MPP ini terdiri dari empat lantai. Lantai pertama digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu sebanyak 14 kantor pelayanan dengan total 256 layanan.

Sementara lantai dua ditempati kepala dinas dan semua unsur sekretariat. Sedangkan lantai tiga ditempati beberapa bidang teknis, serta lantai empat merupakan ruang informasi serta aula pertemuan. (NUR)

Ini 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar kepada Negara

Previous article

BUMN Bergerak Tangani Banjir Bandang Masamba

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Headline