AnalisisHeadline

Melihat Kembali Data Papua yang Semakin Maju

0

Jokoway ― Menjelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemajuan Bumi Cendrawasih kian terlihat nyata. Meski menghadapi berbagai tantangan, Jokowi terlihat tak surut langkah membangun Papua dan Papua Barat.

Jokowi memang menginginkan adanya akselerasi pemerataan pembangunan di kawasan ujung timur Indonesia itu.

Agar laju pembangunan di kedua provinsi tersebut makin melaju kencang, di tahun 2019 ini, Jokowi menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Papua sebesar Rp 5,850 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,507 triliun.

Selain dana tersebut, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus yang dialokasikan khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang keseluruhannya mencapai Rp 4,265 triliun. Bila dirinci Provinsi Papua mendapatkan Rp 2,824 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1,440 triliun.

Dengan mempercepat pembangunan yang berfokus pada konektivitas antarwilayah yang masih terisolasi seperti di Papua, langkah ini akan mempermudah distribusi, termasuk menekan harga bahan pokok sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka kita pun jadi maklum belaka jika kemudian pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi mengarah pada aksesibilitas masuk maupun keluar Papua.

Kebijakan ini, misalnya, bisa kita lihat dari pembangunan bandara-bandara baru, peningkatan kualitas bandara lama, termasuk perbaikan akses pelabuhan di Papua.

Hasilnya, ya itu tadi, kesejahteraan di Papua dan Papua Barat mulai terkerek naik. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta berkurangnya persentase angka kemiskinan.

Sekadar mencontohkan, jika pada 2015 IPM di Papua dan Papua Barat hanya 57,25 persen, setahun kemudian angka itu meningkat jadi 58,05 persen, dan naik lagi 59,09 persen pada 2017.

Pada sisi lainnya, persentase kemiskinan juga melorot dari tahun ke tahun. Jika pada 2013 angka kemiskinan mencapai 31,13 persen, maka di 2015 dan 2016 angka kemiskinan berada di angka 28,4 persen, dan di 2017 menyusut tinggal 27,76 persen.

Tingkat pengangguran terbuka pun mengempis. Bila pada 2013 tingkat pengangguran ini mencapai 3,23 persen, maka di tahun 2018 turun jadi 2,9 persen.

Angka kematian bayi per-1000 kelahiran juga menyusut. Bila pada 2017 terdapat 8 kematian maka di 2018 hanya 7 kematian saja. Di sisi lainnya, angka harapan hidup mengalami peningkatan. Bila pada 2013 tercatat hanya 64,76 persen, maka pada 2017 naik jadi 65,14.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, seperti jalan Trans Papua, perbaikan akses udara dan pelabuhan serta program Papua Terang pun terus memperlihatkan kemajuan.

Jalan trans Papua yang ditargetkan dibangun sepanjang 3.259 kilometer, telah berhasil ditembus sepanjang 3.103 kilometer. Sedangkan di Papua Barat telah berhasil dibangun sesuai target yakni 1.071 kilometer.

Pemerintah juga membangun dan merehabilitasi 15 pelabuhan di Papua untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi lain.

Pengembangan bandara lama seperti di DEO Sorong, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Wamena, Bandara Utarom Kaimana juga dilakukan. Begitu pula pembangunan bandara anyar seperti di Werur dan Koroway Batu.

Sedangkan pada program elektrifikasi, hingga semester pertama 2018, telah mencapai 70,04 persen, dibanding 2013 yang hanya 30,48 persen.

Pembangunan yang menyasar pada pemberdayaan dan mendukung kemandirian daerah seperti perbaikan sistem pertanian, peternakan juga pengembangan investasi di Papua dan Papua Barat juga terus digenjot.

Capaian itu bisa dilihat dari produksi daging di Papua yang makin meningkat kapasitasnya. Jika pada 2013 produksi daging hanya 13.679.890 kilogram, pada 2017 produksi sudah mencapai 24.040.344 kilogram.

Di sektor perkebunan juga mengalami peningkatan seperti sektor-sektor lainnya. Bila pada 2013 cuma tercatat 39.641 ton, maka pada 2017 naik menjadi 68.614 ton.

Tak cuma itu. Pembangunan zona industri strategis juga dikembangkan. Pemerintah mulai melakukan pengembangan pabrik metanol di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang memiliki nilai investasi US$ 890.000.000. Di bawah Kementerian Perindustrian, proyek kerja sama ini disebut memulai konstruksi pada 2019 dan direncanakan akan mulai beroperasi pada 2022.

Perhatian Jokowi kepada Papua dan Papua Barat juga ditunjukkan dengan penguasaan saham mayoritas PT Freeport. Langkah ini kian menegaskan kekuatan kedaulatan Papua dan Indonesia. (SAM)

Agar Papua Tak Lagi Terisolasi

Sebelumnya

Asmat Kini Tak Lagi Gulita

Selanjutnya

Tulisan lainnya

Komentar

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tema lainnya: Analisis