Headline

Mengapa Ada Komisaris BUMN dari Pejabat Pemerintah?

0

Jokoway — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dihujani kritikan. Ia disebut membiarkan adanya jabatan komisaris di tubuh perusahaan BUMN yang diisi oleh sejumlah perwakilan pejabat pemerintah.

Dalam beberapa waktu terakhir, tudingan ini terdengar makin kencang bergema. Benarkah Menteri Erick salah mengambil kebijakan?

Menurut Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo, langkah Menteri Erick mestinya dinilai positif dalam kerangka untuk menjaga marwah BUMN sebagai perusahaan milik negara.

Hal ini, disebut Wignyo, justru untuk memaksimalkan pengawasan untuk kepentingan negara. Apalagi penempatan tersebut berada dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang menjadi pemegang saham BUMN.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” kata Wignyo, Sabtu (11/7).

Selain itu, penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN juga dinilai tidak menyalahi aturan selama memiliki kompetensi.

“Komisaris BUMN dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, di mana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Dia justru mengkritisi polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah yang secara gencar digulirkan.

Wignyo menduga, isu ini sengaja dimunculkan pihak-pihak tertentu agar pengawasan pemerintah terhadap BUMN menjadi mengendur.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo.

Wignyo bilang, upaya ini harus diwaspadai sebagai bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sisi lainnya, ia juga mensinyalir isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris ini sengaja digaungkan sebagai upaya liberalisasi BUMN.

Arahnya, ungkap dia, adalah munculnya keinginan untuk menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa di balik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta,” ujarnya. (PUT)

Biar Setrum Madrasah Tak Lagi Nebeng Tetangga

Previous article

Erick Thohir Jawab Polemik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Headline