Headline

Pejabat Pemerintah di BUMN untuk Jaga Aset Negara

0

Jokoway — Penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di perusahaan BUMN semestinya dipandang dalam keranga untuk menjaga aset dan kepentingan negara.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, dari aspek hukum, sah-sah saja seorang pejabat eselon di instansi pemerintah melakukan rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan BUMN.

Apalagi, komisaris yang ditempatkan Kementerian BUMN di perusahaan-perusahaan BUMN merupakan wakil pemerintah, sebagai pemegang saham.

“Dalam tata kelola di perusahaan berbentuk perseroan terbatas kepentingan pemilik atau pemegang saham dicerminkan dalam keanggotaan direksi dan dewan komisaris,” kata Hikmahanto seperti dikutip dari Kompas, Rabu (1/7) lalu.

Penempatan itu juga karena pemilik atau pemegang saham tidak dapat hadir dan mengelola perusahaan setiap saat.

Untuk memastikan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham inilah maka kewenangannya didelegasikan kepada anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang ditunjuk.

“Untuk diketahui di BUMN agar kepentingan negara terwakili maka anggota direksi dan dewan komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN yang mewakili negara,” kata dia.

Adapun anggota direksi yang dapat dipilih dari berbagai kalangan tersebut harus bekerja secara penuh. Ini mengingat direksi melakukan pengurusan sehari-hari perseroan atau perum. Sementara untuk dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap direksi, maka mereka tidak bekerja secara secara penuh.

Nah, untuk mewakili kepentingan negara maka kemudian ditunjuk para pejabat yang berasal dari instansi pemerintah tadi.

Dalam konteks ini Hikmahanto mengatakan, penunjukan pejabat negara sebagai komisaris BUMN bisa dibenarkan.

“Tanpa kehadiran para pejabat di BUMN dikhawatirkan pengawasan untuk menjaga kepentingan negara tidak dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.

Perangkapan jabatan dari pejabat pemerintah memang akan memberi remunerasi yang lebih. Hal ini karena dalam persero atau perum memang para pihak yang menjabat dalam organ berhak atas remunerasi.

“Remunerasi yang diterima merefleksikan tanggung jawab dari para pejabat yang mengelola perusahaan. Oleh karenanya wajar bila para pejabat yang mendapat tugas sebagai komisaris di BUMN memperoleh remunerasi,” ucap Hikmahanto.

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan, landasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah untuk menjaga sinergitas kebijakan dengan pemerintah.

Erick mengungkapkan terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang memang perlu bersinergi dengan kementerian lain.

Pelindo yang mengelola pelabuhan, misalnya. Mengelola banyak pelabuhan, termasuk pelabuhan milik pemerintah, Pelindo tak bisa menetapkan tarif sendiri. Begitu pula dengan kebijakan pengembangan pelabuhan, yang memang harus memerlukan persetujuan pemerintah sebagai pemilik saham.

Selain itu di perbankan atau Pertamina dan PLN juga terdapat perwakilan Menteri Keuangan. “Di Pertamina dan PLN itu ada subsidi yang besar. Ini sesuatu yang lumrah, bagian dari pengawasan,” kata Erick. (NUR)

Pemerintah Sempurnakan Tata Kelola Program Kartu Prakerja

Previous article

Jelang Idul Adha, Muatan Kapal Ternak Pelni Meningkat

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Headline