HeadlineNews

PROJO: Bersama Jokowi, Pemberantasan Korupsi Tak Akan Pernah Pupus

0

Jokoway – Relawan Pro Jokowi (PROJO) melansir 10 sikap terbuka terkait polemik revisi Undang-Undang KPK yang belakangan ini memantik perdebatan publik. Organisasi ini menilai Presiden Jokowi akan tetap tegas dan serius dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menandaskan, masa depan KPK dan pemberantasan korupsi belum pupus, dan tak akan pernah pupus.

Ia juga meminta agar publik tetap tenang dan taktis dalam menjaga KPK dan semangat pemberantasan korupsi melalui pembahasan revisi Undang-Undang KPK.

Berikut adalah 10 pernyataan terbuka PROJO:

1. Pemilihan pimpinan KPK dan revisi Undang-Undang KPK di DPR merupakan fakta yang mesti ditanggapi dengan pikiran yang dingin untuk menjaga upaya-upaya pemberantasan korupsi.

2. Hendaknya publik tenang dan taktis dalam menjaga KPK dan semangat pemberantasan korupsi melalui pembahasan revisi Undang-Undang KPK.

3. PROJO melihat masa depan KPK dan pemberantasan korupsi belum pupus, dan tak akan pernah pupus. Mekanisme revisi undang-undang membuka peluang masukan masyarakat, termasuk pegiat antikorupsi, seluas luasnya.

4. PROJO bersama masyarakat dan pegiat antikorupsi akan mengawal pembahasan revisi Undang-Undang KPK sekaligus mengawasi kerja-kerja pimpinan KPK 2019-2023.

5. Pemberantasan korupsi harus tetap menjadi agenda penting pemerintah yang didukung oleh seluruh komponen bangsa.

6. Kemajuan dan capaian pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pemberantasan korupsi dan kerja-kerja KPK. Pengalaman puluhan tahun di Indonesia membuktikan bagaimana korupsi menggerogoti ekonomi dan mentalitas masyarakat.

7. Pengawasan oleh publik dan lembaga-lembaga negara, terutama KPK, berhasil memunculkan kepedulian masyarakat terhadap gerakan antikorupsi sekaligus menekan angka korupsi dan kerugian negara.

8. PROJO menyokong segala upaya untuk menjaga indepensi dan kinerja KPK. Selama ini KPK sudah membuktikan kualitasnya dalam pemberantasan korupsi.

9. Pemerintah telah meminta dengan sangat DPR agar rapat-rapat pembahasan selalu terbuka untuk umum. Ini berarti pemerintah terus mendorong pengawasan oleh publik sehingga tak terjadi pelemahan pemberantasan korupsi dengan mengamputasi kewenangan KPK.

10. Sikap Presiden Joko Widodo sudah gamblang, yakni mengikuti peraturan perundangan dalam menjaga independensi dan kinerja KPK sebagai lembaga negara yang penting. (SAM)

Ini Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Sebelumnya

Empat Usulan Revisi UU KPK dari DPR yang Ditolak Presiden Jokowi

Selanjutnya

Tulisan lainnya

Komentar

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tema lainnya: Headline